Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) DKI Ramdansyah mengatakan tudingan dugaan politik uang yang dilakukan tim Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) tidak terbukti. Keputusan itu diambil setelah Panwaslu menggelar rapat pleno.
"Laporan tersebut tidak terbukti. Alat bukti juga tidak mendukung," ujar Ramdansyah di kantornya, Jakarta, Selasa (24/7). Menurut Ramdansyah, Arief Hidayat, selaku terlapor juga dapat membuktikan diri yang diberi mandat untuk memberikan dana kepada saksi pasangan Jokowi-Ahok.
"Jadi yang diberi uang sebesar Rp 75 ribu dan baju kotak-kotak adalah saksi Jokowi-Ahok. Mereka berjumlah 43 orang sesuai dengan TPS di Kelurahan Pegangsaan," tuturnya.
Sebelumnya diketahui, tim advokasi Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) mengatakan pihaknya menemukan dugaan praktik politik uang berdasarkan keterangan saksi yaitu Mahmuri, ketua RW 07, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, dan anggota koordinator pasangan Foke-Nara wilayah Jakarta Pusat, Yan Awalisi Rimray.
Saksi pertama, Yan, mengatakan, warga diberi imbalan uang Rp 50 ribu hingga Rp 75 ribu oleh seseorang bernama Arif, yang disinyalir dari kubu Jokowi. Sementara, Mahmuri, ketua RW 07, Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat mengatakan, ada pemberian kaos dan uang pada warga.
Tim advokasi Foke-Nara juga mengaku telah menemukan praktikmoney politics oleh pasangan nomor urut tiga ini di wilayah lain, seperti di Kelurahan Tanjungpriok, Cilincing, Cijantung, Manggarai Selatan, Cipinang, Cawang, Pengangsaan, dan Kramat Jati.
Mantan narapidana di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dibekali keterampilan otomotif sebagai bekal setelah mereka berada di lingkungan masyarakat.
Sekretaris Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Chairil Anwar, Selasa, menyatakan, pembekalan ketrampilan di bidang otomotif khususnya perbengkelan yang akan berlangsung selama tujuh hari yakni mulai 24-30 Juli 2012 itu diikuti 15 mantan narapidana.
"Pelatihan ini sebagai upaya memberikan motivasi kepada mantan narapidana agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara wajar," tutur Chairil Anwar.
Pemberian keterampilan kepada mantan narapidana itu juga sebagai upaya mendukung kepedulian masyarakat dalam penanggulangan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
Selama ini, kata dia, tidak sedikit mantan narapidana mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat sehingga melalui keterampilan itu mereka dapat bersosialisasi kembali ke dalam lingkungan masyarakat.
"Dengan keterampilan yang dimiliki itu, mereka tetap bisa hidup di lingkungan mereka sehingga tidak lagi melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai bentuk perhatian pemerintah agar para mantan narapidana ini bisa mendapat kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui beberapa bidang kegiatan kepemudaan," katanya.
Pemerintah Kota Samarida, juga mengimbau masyarakat agar tetap memberikan kesempatan kepada para mantan narapidana tersebut dan memberikan kesempatan kerja bagi mereka sesuai dengan keterampilan khususnya bagi mereka yang telah sadar serta mau kembali ke tengah masyarakat.
"Kami berharap ada perubahan stigma atau pandangan masyarakat pada para mantan narapidana ini sebab dengan mengucilkan mereka justru bisa membuat mereka kembali melakukan tindakan yang merugikan masyarakat sendiri.
Melalui keterampilan yang diberikan tersebut dapat menjadi bekal bagi para mantan narapidana untuk bisa diterma masyarakat," tutur Chairil Anwar.
Selain mencegah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Emir Moeis pergi ke luar negeri, KPK juga layangkan surat pencegahan terhadap dua nama lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah Zulyansyah Putra dan Reza Roestam.
"Emir, Zulyansyah, dan Reza dicegah untuk pengusutan kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, tahun 2004," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).
Johan menambahkan, pencegahan dilakukan agar mereka tidak sedang berada di luar negeri saat KPK membutuhkan keterangan mereka. Terkait status kasus tersebut, Johan mengatakan belum mengetahui apakah masih proses penyelidikan atau penyidikan.
"Tadi saya hanya diberitahu pimpinan bahwa KPK sedang mengusut. Belum tahu apakah masih penyelidikan atau sudah penyidikan. Tapi pimpinan memberitahu bahwa kasus ini penyelidikannya dimulai sejak 2011 lalu," ungkap Johan.
Menurutnya, kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus lainnya. Yaitu, kasus korupsi pengadaan outsourcing Roll Out Customer Information Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya).
"Kasus ini tidak berdiri sendiri, tapi ada pengembangan dari kasus lainnya yang pernah disidik KPK," tandas Johan.
"Emir, Zulyansyah, dan Reza dicegah untuk pengusutan kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, tahun 2004," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).
Johan menambahkan, pencegahan dilakukan agar mereka tidak sedang berada di luar negeri saat KPK membutuhkan keterangan mereka. Terkait status kasus tersebut, Johan mengatakan belum mengetahui apakah masih proses penyelidikan atau penyidikan.
"Tadi saya hanya diberitahu pimpinan bahwa KPK sedang mengusut. Belum tahu apakah masih penyelidikan atau sudah penyidikan. Tapi pimpinan memberitahu bahwa kasus ini penyelidikannya dimulai sejak 2011 lalu," ungkap Johan.
Menurutnya, kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus lainnya. Yaitu, kasus korupsi pengadaan outsourcing Roll Out Customer Information Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya).
"Kasus ini tidak berdiri sendiri, tapi ada pengembangan dari kasus lainnya yang pernah disidik KPK," tandas Johan.
Demikian pidato Presiden Soekarno yang menegaskan bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang lembek seperti tempe. Pada masa revolusi kata 'tempe' memang kerap diidentikan dengan hal-hal negatif seperti cengeng, mudah menyerah atau lembek. Maka sindiran seperti 'mental tempe', 'pasukan tempe' atau 'pemuda kelas tempe' dipakai untuk meledek mereka yang dianggap lemah.
Tempe juga diidentikan dengan makanan murah dan merakyat. Tempe merupakan makanan asli Indonesia yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16.
Walau murah dan dipandang sebelah mata, adalah tempe yang menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia dari penyakit kurang gizi dan busung lapar tahun 1945-hingga akhir 1960an. Kalau tidak ada tempe, saat ekonomi Indonesia benar-benar terpuruk, entah berapa juta anak yang terlahir kurang gizi. Sebelumnya, tempe juga menyelamatkan tahanan perang dunia II yang ditawan Jepang. Cukup besar jasa makanan yang terbuat dari fermentasi kedelai ini.
Walau menghina tempe, Presiden Soekarno nyatanya sangat menggemari tempe. Ada dua makanan yang tak pernah absen dari meja makan Istana. Gulai daun singkong dan tempe goreng. Karena sederhana, Soekarno tak pernah menawarkan makanan ini pada tamu-tamu negara. Tapi gulai daun singkong dan tempe goreng adalah dua makanan yang paling disukai Soekarno .
Kini pedagang tempe dan tahu menjerit karena harga kedelai semakin naik. Usaha mereka pun terancam gulung tikar karena mahalnya bahan baku tempe.
Rupanya jadi Bangsa Tempe pun Indonesia masih sulit.
Belasan orang yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) Jateng melakukan razia di kawasan Bukit Bandungan yang merupakan kompleks kawasan losmen, hotel, karaoke dan lokalisasi terselubung yang terletak di Kabupaten Semarang.
Sambil membawa pentungan kayu dan bambu, belasan orang yang berpakaian dan memakai peci serba putih itu mencari warung makan dan pedagang kaki lima di sepanjang. Jalan jalur Sumowono menuju Bandungan.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun merdeka.com di kawasan Bandungan sekitar 14 orang anggota FPI melakukan sweeping Selasa (24/7) siang sampai sore menggunakan dua mobil yaitu mobil Carry H 9406 JG dan Xenia H 8560 NW bertuliskan FPI Jawa Tengah.
KH Ahmad Rofi'i yang memimpin aksi sweeping itu mengaku mendapat mandat dari FPI Pusat untuk memerangi segala sesuatu maksiat atau bentuk kegiatan yang secara sengaja tidak menghormati bulan suci Ramadan 1433 Hijriyah kali ini.
"Para penjual makanan dan jajanan harusnya menghormati bulan suci Ramadan, semua warung harus tutup pada siang hari. Kalau jualan sabun, dan sejenisnya silakan, kami tidak melarangnya," ungkapnya usai salat berjamaah di musala lingkungan Makam KH Abdul Rochman Penanggalan, Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.
"Tongkat kayu dan bambu yang dibawa anggota kami hanya digunakan untuk menakut-nakuti pemilik warung supaya tidak mengulangi menjajakan dagangannya pada siang hari. Hal itu sudah menjadi tanggung jawab kami selama bulan Ramadan, kalau urusan gebuk-menggebuk ya tergantung nanti," tegasnya.
Rofi'i berjanji akan melakukan hal serupa pada lokasi yang ditengarai digunakan untuk ajang prostitusi dan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Usai melakukan sweeping, rombongan FPI itu singgah ke Ponpes Darussalam, yang terletak di Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang untuk bersilaturahmi dengan KH Muhdori Pimpinan Ponpes Darussalam.
"Kami tidak senang dengan upaya kekerasan yang dilakukan sejumlah orang atau kelompok yang mengatasnamakan Islam. Kalaupun akan menutup warung, hendaknya tidak dengan kekerasan. Jika mau menertibkan ya yang arif dan sopan, jangan lantas membawa pentungan dan menakut-nakuti pemilik warung," tegasnya.
Kabag Ops Polres Semarang, Kompol Sugandi saat dikonfirmasi wartawan menegaskan pihaknya telah menyita tujuh tongkat yang digunakan rombongan. Sejauh ini menurutnya pihak Kepolisian Resort Semarang bersama jajaran Polsek masih memantau dan melakukan pengamanan di sekitar lokasi.
"Jika memang ditemukan ada aksi pengrusakan dan pemukulan, pihaknya bertekad akan memproses pelaku sesuai undang-undang dan ketentuan yang berlaku,"pungkasnya.
Sambil membawa pentungan kayu dan bambu, belasan orang yang berpakaian dan memakai peci serba putih itu mencari warung makan dan pedagang kaki lima di sepanjang. Jalan jalur Sumowono menuju Bandungan.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun merdeka.com di kawasan Bandungan sekitar 14 orang anggota FPI melakukan sweeping Selasa (24/7) siang sampai sore menggunakan dua mobil yaitu mobil Carry H 9406 JG dan Xenia H 8560 NW bertuliskan FPI Jawa Tengah.
KH Ahmad Rofi'i yang memimpin aksi sweeping itu mengaku mendapat mandat dari FPI Pusat untuk memerangi segala sesuatu maksiat atau bentuk kegiatan yang secara sengaja tidak menghormati bulan suci Ramadan 1433 Hijriyah kali ini.
"Para penjual makanan dan jajanan harusnya menghormati bulan suci Ramadan, semua warung harus tutup pada siang hari. Kalau jualan sabun, dan sejenisnya silakan, kami tidak melarangnya," ungkapnya usai salat berjamaah di musala lingkungan Makam KH Abdul Rochman Penanggalan, Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.
"Tongkat kayu dan bambu yang dibawa anggota kami hanya digunakan untuk menakut-nakuti pemilik warung supaya tidak mengulangi menjajakan dagangannya pada siang hari. Hal itu sudah menjadi tanggung jawab kami selama bulan Ramadan, kalau urusan gebuk-menggebuk ya tergantung nanti," tegasnya.
Rofi'i berjanji akan melakukan hal serupa pada lokasi yang ditengarai digunakan untuk ajang prostitusi dan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Usai melakukan sweeping, rombongan FPI itu singgah ke Ponpes Darussalam, yang terletak di Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang untuk bersilaturahmi dengan KH Muhdori Pimpinan Ponpes Darussalam.
"Kami tidak senang dengan upaya kekerasan yang dilakukan sejumlah orang atau kelompok yang mengatasnamakan Islam. Kalaupun akan menutup warung, hendaknya tidak dengan kekerasan. Jika mau menertibkan ya yang arif dan sopan, jangan lantas membawa pentungan dan menakut-nakuti pemilik warung," tegasnya.
Kabag Ops Polres Semarang, Kompol Sugandi saat dikonfirmasi wartawan menegaskan pihaknya telah menyita tujuh tongkat yang digunakan rombongan. Sejauh ini menurutnya pihak Kepolisian Resort Semarang bersama jajaran Polsek masih memantau dan melakukan pengamanan di sekitar lokasi.
"Jika memang ditemukan ada aksi pengrusakan dan pemukulan, pihaknya bertekad akan memproses pelaku sesuai undang-undang dan ketentuan yang berlaku,"pungkasnya.
